Jakarta (NUSAKITA) – Pemerintah Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice (RJ) tidak berlaku bagi tindak pidana berat tertentu. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers terkait pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru yang mulai diberlakukan.

Penegasan Mengenai Batasan Restorative Justice dalam KUHP dan KUHAP Baru

Menurut Supratman, keadilan restoratif tidak dapat diterapkan untuk tindak pidana berat seperti korupsi, terorisme, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, pencucian uang, serta kekerasan seksual. Hal ini menegaskan bahwa kasus-kasus tersebut harus diproses sesuai mekanisme hukum formal yang berlaku.

Restorative Justice: Pengertian dan Batasan Penerapan

Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan dalam sistem peradilan yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Berbeda dengan sistem pidana tradisional yang berfokus pada hukuman, mekanisme ini berusaha memperbaiki kerugian dan dampak yang timbul akibat tindak pidana.

Namun, sesuai dengan KUHP dan KUHAP terbaru, penerapan restorative justice tidak memungkinkan untuk kejahatan dengan dampak berat dan kompleks seperti korupsi dan kekerasan seksual. Ini untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan penuh keadilan dan perlindungan terhadap korban.

Tindak Pidana yang Dikecualikan dari Restorative Justice

• Korupsi
• Terorisme
• Pelanggaran HAM Berat
• Pencucian Uang
• Kekerasan Seksual

Jenis-jenis tindak pidana tersebut, karena sifatnya yang sangat merugikan negara dan masyarakat secara luas, memerlukan penanganan hukum yang ketat dan tidak bisa diselesaikan melalui mekanisme alternatif seperti restorative justice. Hal ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu.

Relevansi dengan Undang-Undang dan Perkembangan Sistem Peradilan

Penerapan KUHP dan KUHAP baru ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam menghadirkan sistem peradilan pidana yang lebih modern dan terintegrasi. Meskipun mendukung pendekatan restoratif untuk kejahatan dengan tingkat yang lebih ringan, pemerintah memastikan bahwa keadilan untuk pelanggaran serius tidak terabaikan.

Anda dapat melihat berita terkait mengenai perkembangan hukum di Indonesia pada artikel kami sebelumnya tentang abolisi dan amnesti. Hal ini menambah dimensi penting dalam pemahaman penerapan hukum pidana di tanah air.

Kesimpulan

Dengan berlakunya KUHP dan KUHAP terbaru, pemerintah menetapkan secara jelas batasan dalam penerapan restorative justice. Tindak pidana berat seperti korupsi dan kekerasan seksual bukanlah ranah restorative justice, melainkan harus melalui proses hukum formal yang sesuai. Langkah ini diambil untuk menjamin keadilan bagi korban dan memastikan penegakan hukum berjalan efektif.

Informasi ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam membangun sistem hukum yang adil dan bertanggung jawab, serta menegakkan supremasi hukum tanpa pengecualian.

Sumber: NUSAKITA, YouTube Channel resmi